Pemerintah Kecamatan Bandar Pasir mengikuti Zoom Meeting Upaya Penanganan Konflik Sosial di Kawasan Hutan Bersama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Aula Kantor Camat Bandar Pasir Mandoge (Kamis, 13 November 2025)
Konflik sosial di kawasan hutan bukan hanya persoalan lahan, tetapi juga tentang kehidupan, identitas, dan masa depan masyarakat yang bergantung pada alam. Di balik hijaunya pepohonan, tersimpan cerita tentang perebutan ruang hidup dan hak atas sumber daya. Namun, di tengah kompleksitas itu, ada harapan besar: bagaimana manusia dan hutan dapat hidup berdampingan secara harmonis, saling menghidupi, bukan saling menguasai. 🌱
Penanganan konflik sosial di kawasan hutan memerlukan pendekatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, LSM, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan menciptakan solusi bersama. Untuk itulah KEMENTERIAN DALAM NEGERI Melalui DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM mengajak seluruh aparat pemerintahan termasuk Kecamatan Bandar Pasir Mandoge sendiri untuk menangani konflik sosial dengan Pendekatan dialog partisipatif dan pemetaan sosial harus terus diperkuat agar pengelolaan hutan tidak lagi menimbulkan perpecahan, melainkan menjadi ruang kolaborasi untuk kesejahteraan bersama. Hutan lestari, masyarakat pun sejahtera. 🌏
Kini saatnya kita turut ambil bagian dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. Dukung kebijakan pengelolaan hutan yang berkeadilan sosial, sebarkan kesadaran tentang pentingnya penyelesaian konflik secara damai, dan dorong dialog terbuka di setiap lini masyarakat. Mari kita wujudkan kawasan hutan yang tidak hanya hijau secara ekologi, tetapi juga rukun secara sosial. Bersama, kita bisa menjadikan hutan sebagai simbol perdamaian dan kesejahteraan bangsa. 🌾🤝
#Konfliksosial
#kominfoasahan
#pemkabasahan
#AsahanSejahteraReligiusMajuDanBerkelanjutan
#BPMandoge
Tidak ada komentar:
Posting Komentar